kapal inka Mina

BELAWAN | Dikonews

Sejumlah kalangan nelayan penerima kapal bantuan dari KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) di Belawan mengaku masih trauma atas patroli laut yang digelar petugas Kepolisian Perairan (Polair). Dampaknya, KM Inka Mina pemberian pemerintah pusat terancam tak beroperasi, karena para nelayan merasa khawatir akan kembali ditangkap petugas saat sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.

“Kalau seperti ini kejadiannya lebih baik kami (nelayan) tak berangkat melaut, karena sebelumnya pengurus kapal menyuruh kami berangkat melaut. Tapi tak tahunya ditengah laut kami ditangkap, hanya karena dokumen kapal ikan ini yang kurang lengkap,” ungkap, Zulkifli (38) seorang nelayan kepada Dikonews,Minggu (29/7).

Dikatakannya, penangkapan KM Inka Mina itu terjadi disekitar perairan Kuala Belawan. Ketika itu, perjalanan kapal ikan yang dinakhodai, Idris (63) warga Kecamatan Medan Marelan ini dihentikan oleh kapal patroli KP-3010 milik Polair Mabes Polri. Saat petugas meminta nakhoda kapal menunjukan dokumen kapal pria asli kelahiran di Kabupaten Batu Bara inipun menunjukannya.

“Soal surat-surat kapal itu bukan tanggung jawab kami, tapi pengurus kapal yang bertanggung jawab soal itu. Tapi fakta di lapangan nelayan juga yang harus ditahan berjam-jam dan dipersulit,” ucapnya.

Dengan terjadinya peristiwa ini, disinyalir program bantuan 1.000 unit kapal nelayan berbobot mati 30 gross tonase (GT) senilai Rp 1,5 triliun untuk periode 2010-2014 dinilai tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Ini dikarenakan, pemerintah dalam memberikan bantuan kapal ikan belum melengkapi surat dokumen berupa gross akte dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) sebagai syarat melaut.

“Saya menilai pemerintah dalam memberikan bantuan kapal ikan terkesan setengah hati, bagaimana bisa bantuan kapal diberikan kepada koperasi nelayan, tapi dokumen kapal sebagai syarat untuk melaut tidak dilengkapi,” kata, Azhar Ong seoarang tokoh nelayan di Belawan.

Ong menuturkan, berbagai kendala yang dialami nelayan memang tidak baru ini saja terjadi terhadap kapal ikan pemberian dari KKP tersebut. Namun sebelumnya, pihak koperasi nelayan selaku penerima kapal itu juga dikeluhkan dengan kondisi kapal bantuan yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan dan penambahan alat agar kapal layak beroperasi.

“Untuk itu, Dinas Perikanan harus bertanggung jawab, karena pemerintah pusat mengamanahkan dalam pengelolaan dan pengawasan kapal bantuan itu dilakukan pemerintah daerah. Jadi jangan pula nelayan yang dikorbankan dan dihadapkan dengan hukum terkait persoalan dokumen seperti kejadian kemarin,” tegasnya.(HR)

Komentar via Facebook

Kirim Komentar Anda

Email anda tidak akan di tampilkan.