Mahkamah Konstitusi

MEDAN | Dikonews -

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sumut) menyambut baik adanya  keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan syarat izin tertulis dari Presiden untuk memeriksa kepala daerah. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Raden Heru Prakoso hari ini mengatakan, bahwa dirinya akan mempelajari dan mensosialisasikan keputusan MK tersebut ke jajaran Polda Sumatera Utara.

Menurut Heru, adanya keputusan itu dapat dijadikan langkah awal polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah tanpa izin Presiden berlaku surut atau tidak. Apakah pemeriksaan itu berlaku pada kasus-kasus korupsi saja, hal ini akan kita pelajari. Kami belum  menerapkan keputusan MK itu untuk saat ini sebelum ketentuan Mabes Polri keluar,” demikian jelas Kombes Raden Heru Prakoso.

Heru mengakui, bahwa saat ini sejumlah kepala daerah di Sumut, sedang tersandung  kasus korupsi dan tengah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Salah satunya, ujar Heru adalah Bupati Padang Lawas non aktif Basyrah Lubis. Sebelum di non-aktifkan oleh Menteri Dalam Negeri, surat permohonan izin pemeriksaan Basyrah Lubis sudah dilayangkan Polda Sumut kepada Kapolri dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. ” Namun balasan surat itu sepertinya belum turun juga,” ujar Heru.

Sementara itu, Penegak hukum yang berada di kantor  Kejaksaan Tinggi Sumut yang  sedang menangani kasus dugaan korupsi mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan, Rahudman Harahap hingga kini juga belum menggunakan hasil judicial review MK itu untuk memeriksa kepala daerah yang bermasalah. Kepala Hubungan Masyarakat Kejati Sumut Marcos Simaremare, menjelaskan, saat dikonfirmasi Jum’at (28/9) mengatakan, bahwa pihak Kejati Sumut tengah mempelajari secara utuh bunyi keputusan judicial review MK itu agar tidak salah dalam  menerapkanya.

Keputusan MK itu adalah produk hukum yang harus diikuti oleh semua penegak hukum baik jaksa maupun polisi. Namun, ada beberapa  hal yang kami perlu pelajari lebih  mendalam mengenai putusan itu,” kata Simaremare. Dicontohkanya,surat izin pemeriksaan terhadap mantan Sekda Tapanuli Selatan Rahudman Harahap,  Walikota Medan dalam kasus korupsi dana tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa Kabupaten  Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar. Surat izin pemeriksaan sudah dilayangkan Kejati Sumut bulan lalu ke Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Presiden. Apakah dengan keluarnya keputusan MK itu, kami tidak perlu lagi menunggu izin Presiden memeriksa Rahudman. Ini yang masih kami pelajari,” tandas Simaremare.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah  tidak perlu persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, kemarin.

Menurut mahkamah, dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan,” kata  Hakim Konstitusi Akil Mochtar, saat membacakan pertimbangannya.

Akil mengatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun mungkin mengganggu kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan  daerah, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankankan tugasnya. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki dan disidik masih  dapat melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa, kata Akil. (wol)

Kirim Komentar Anda

Email anda tidak akan di tampilkan.