Deli Serdang Belum Memiliki Badan dan Komisi Penyuluhan

LUBUK PAKAM | Dikonews -

Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang melakukan pertemuan dengar pendapat dengani PPL se-Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 24 Oktober 2012 di Aula Dinas Pertanian Deli Serdang.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan BAKORLUH Provinsi Sumatera Utara, DPK HKTI Deli Serdang dan Kelompok Tani Mandiri, didalam menyikapi keberhasilan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan prestasi Kabupaten Deli Serdang yang termasuk salah satu kabupaten andalan Provinsi Sumatera Utara sebagai sentra utama produksi padi tahun 2012 hingga tahun berikutnya, untuk mencapai sasaran tersebut tidak terlepas dari peran PPL sangat dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan guna peningkatan mutu dan produksi serta sertifikasi PPL agar sesuai dengan keahliannya.

Menurut Kadis Pertanian Deli Serdang Ir. Hj. Eka Rezeki Yanti Danil, MM, bahwa peran PPL sangat dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pelaku utama sektoral usaha yang berorientassi pada peningkatan produktivitas, agribisnis dan penerapan tehnologi yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mencapai swasembada dan kemandirian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang, peran lain dari penyuluh adalah obor, guru, dan penggerak utama serta integrator pembangunan pertanian di pedesaan.

Didalam pertemuan dengar pendapat tersebut akan menjadi periotas gerakan berkomitmen memacu produksi padi dengan menambah sarana dan prasarana infrastruktur secara bertahap, karena volume padi didaerah Kabupaten Deli Serdang diupayakan terus meningkat, hal ini terlihat dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2011 volume produksi padi mencapai 427.164 ton atau meningkat 20,68 persen dibanding volume padi tahun 2010.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan volume produksi padi menimal 590 ribu ton didalam upaya mendukung program peningkatan produksi beras nasional sebanyak 10 juta ton hingga 2014. agar pencapaian target dapat terlaksana maka telah dikerjakan pembangunan dan perbaikan sejumlah sarana infrastruktur pertanian diantaranya jalan irigasi seluas 3.050 ha, jaringan irigasi tingkat usaha tani 10.342 ha, dan jalan usaha tani sepanjang 58 km. Dari pertumbuhan produksi beras yang dinilai cukup signifikan sehungga menjadikan daerah ini pada tahun 2012 memperoleh Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari pemerintah pusat.

Sabam Sagala, Ketua DPK HKTI Deli Serdang, didalam diskusi memaparkan integritas PPL dan petani harus lebih optimal didalam bekerjasama dalam menghadapi factor-faktor permasalahan membawa dampak penurunan lahan pertanian diakibatkan pertumbuhan ekonomi disektor industry hal ini terjadi karena Kabupaten Deli Serdang menjadi sentra ekonomi dengan hadirnya bandara kwala namu yang bertaraf skala internasional. Disisi lain tantangan dari pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusianya serta factor lemahnya kelembagaan dan meningkatnya harga-harga input produksi disisi lain lemahnya permodalan dan akses pasar, hal ini semua berdampak pada krisis kedepannya.

Menurut Ir. Hasudungan Butar-Butar, M.Si didalam pemaparan diskusinya bahwa PPL didalam satu desa terdapat satu PPL, tapi di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki perbandingan rata-rata dari jumlah PPL yang ada 3 Desa 1 PPL saja telah banyak meraih prestasi didalam program ketahan pangan, hal ini perlu menjadi perhatian serius Kadis Pertanian Kabupaten Deli Serdang agar sepesialisasi PPL segera mendapat sertifikasi sesuai dengan pertumbuhan hasil komunitas yang dikembangkan di kabupaten Deli Serdang.

Agar sistem pembangunan sector pertanian, perikanan dan kehutanan didaerah ini berjalan sesuai dengan rencana serta mampu mengoptimalkan produksi ketiga sector ekonomi makro tersebut, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Deli Serdang terhadap implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan, sebagai dasar membentuk Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakorluh) dan kelembagaan independen dengan membentuk Komisi Penyuluhan yang diperkuat dengan PERDA daerah ini. Dan perlu ditegaskan sebagai bahan masukan ke Pemerintah dan DPRD karena banyak anggaran yang bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten/kota jika kelembagaan penyuluhan itu ada.

Dari hasil pertemuan yang dilakukan akan di buat rumusan-rumusan pembentukan kesekretariatan Badan Koordinasi Penyuluhan yang diamanatkan UU No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan membentuk Komisi  Penyuluhan Kabupaten yang di perkuat oleh PERDA sebagai unsur kelembagaan independen dibidang penyuluhan yang membantu pemerintah kabupaten dan untuk dapat meningkatkan kinerja PPL yang tersertifikasi keahliannya didalam mendampingi masyarakat. Saat ini di Indonesia 86 persen daerah atau sebanyak 375 dari 435 kabupaten dan kota mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk sekretariat  Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh).

Pada hari yang bersamaan setelah selesai pertemuan dengar pendapat dan masukan-masukan dari PPL, hasil rumusan dikoordinasikan ke DPRD Kabupaten Deli Serdang, untuk memberikan pemasukan didalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang organisasi dan kelembagaan pemerintahan kabupaten deli serdang. Peserta Audensi diterima oleh Apoan Simakunglangit mewakili J. Sitanggang Ketua Komisi B DPRD Deli Serdang.

Pemaparan hasil pertemuan untuk pembentukan secretariat Badan Koordinasi dan Komisi Penyuluhan di Kabupaten Deli Serdang disampaikan oleh Ir. Hj. Eka Rezeki Yanti Danil, MM (Kadis Pertanian Deli Serdang) dan Ir. Hasudungan Butar-Butar, M.Si (Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara) didampingi dari Tim Bakorluh Provinsi Sumatera Utara, Sabam Sagala (Ketua DPK HKTI Deli Serdang), OK. Muhammad Hatta (Sekretaris DPK HKTI Deli Serdang), Nirwan Junaidi (Wakil Ketua Bidang Kelembagaan & Organisasi DPK HKTI Deli Serdang dan Kelompok Tani Mandiri. (dk/RP)

Komentar via Facebook

Kirim Komentar Anda

Email anda tidak akan di tampilkan.