JAKARTA | Dikonews -

Ombudsman, Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menyampaikan sedikit ‘keluhan.’ Lembaga yang berperan mengawasi dalam penyelenggaraan lembaga pemerintahan, kerap diposisikan sebagai lembaga pengacara.

“Kami bukanlah Lawyer atau pengacara, kami mempunyai prinsip Imparsial, Ombudsman tidak boleh memihak,” kata Kepala Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Ombudsman, Budi Santoso saat diskusi publik Ombudsman dan Anti Korupsi di Gedung Ombudsman Jakarata, Jumat (22/3/2013).

Menurut Budi, Ombudsman tidak berperan sebagai sebagai kuasa hukum atau pengacara yang dapat memproses hukum pengaduan dari masyarakat. Ombudsman bersikap netral, tidak memihak kepentingan pelapor.

“Oleh karena itu Ombudsman dalam menjalankan tugasnya selalu dan harus membuat klarifikasi dengan pihak yang terlapor,” kata Budi.

Ombudsman, jelas Budi, hanya berperan memediasi dan netral dalam menangani aduan dan laporan dari masyarat. Termasuk tidak ikut campur tangan dalam proses hukumnya.

“Setelah aduan telah kami proses dan aduan tersebut sudah masuk ke ranah hukum, kami tidak mempunyai wewenang untuk mengintervensi dan campur tangan proses hukum itu. Pada prinsipnya kami hanya menangani aduan dan laporan dari masyarakat,” tutup Budi.(Ais)

Kirim Komentar Anda

Email anda tidak akan di tampilkan.