MEDAN | Dikonews -

Keberadaan Sungai Deli terus menjadi perhatian kalangan masyarakat Kota Medan. Apalagi, kondisinya saat ini cukup memprihatinkan akibat pencemaran.

Menyikapi kondisi itu pengamat hukum Universitas Sumatera Utara, Dr Pedastaren Tarigan SH, meminta Pemerintah Kota Medan untuk menerapkan undang-undang yang berlaku guna menyelamatkan Sungai Deli dari kehancuran.

“Jadi, Pemko Medan tidak hanya sekedar melarang dan mengingatkan warga nakal untuk tidak membuang sampah dan berbagai kotoran ke lokasi sungai, tetapi harus menerapkan UU yang berlaku di negeri ini,” kata Pedastren Tarigan, Minggu (28/4).

Pemberlakukan UU itu, sebut Pedastren, dapat membuat efek jera bagi yang masih saja melakukan pencemaran Sungai Deli. “Sungai Deli tersebut harus tetap dijaga kebersihannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan orang yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Undang-undang, sebut Pedastren, harus ditegakkan dan dijalankan untuk menyelamatkan Sungai Deli dari kerusakan, pendangkalan, pencemaran, karena itu akan mengganggu keindahan kota Medan.

Menurut Pedastaren, Pemko Medan rasanya sudah cukup capek menyuarakan dan menyoalisasikan kepada masyarakat agar keindahan Sungai Deli itu,  sebab sungai tersebut juga merupakan kebanggaan bagi Kota Medan karena sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda sudah ada.

“Siapa yang tidak kenal Sungai Deli, dan tak ubahnya seperti Sungai Begawan Solo di Jawa Tengah, yang punya legenda sejarah cukup tinggi dan harus tetap dipertahankan.Ini adalah merupakan tanggung jawab masyarakat dengan pemerintah setempat,” ucapnya.

Karenanya, Pedastren, meminta masyarakat agar jangan mencemari Sungai Deli karena bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghilangkan nilai sejarah dari sungai tersebut. “Apalagi, dulunya sungai itu dikenal sangat bersih dan bebas dari kotoran yang dapat mengancam kesehatan warga yang ada di daerah tersebut,” katanya.

Jadi, sambung Pedastren, untuk menyelamatkan Sungai Deli itu, maka pelaku pencemaran dan pengrusakan tidak hanya dikenakan hukuman membayar denda tetapi juga divonis 10 tahun penjara.“Perusak ekosistem Sungai Deli harus diberikan sanksi hukuman yang berat, agar tidak mengulangi lagi perbuatan salah dan melanggar hukum itu,” ujarnya.

Sebab, tambah Pedastren, warga yang melakukan pencemaran dan membuang seenaknya limbah berbahaya atau bercampur bahan kimiawi di Sungai Deli, jarang didengar diproses kasusnya ke pengadilan.“Sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tidak pernah takut dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” ujarnya.

Bahkan, jelasnya, pelanggar hukum tersebut, hanya sekadar diberikan peringatan oleh pemerintah, dan bukan diberikan sanksi hukum yang tegas.
Padahal, katanya, ketentuan pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, dan baku mutu air.

Baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Dengan sanksi hukuman yang cukup berat itu, maka warga, petugas rumah sakit, karyawan di hotel maupun pabrik harus takut membuang limbah secara sembarangan di Sungai Deli tersebut,” ucapnya.(ant/tri/mbb)

Komentar via Facebook

Kirim Komentar Anda

Email anda tidak akan di tampilkan.