LUBUK PAKAM | Dikonews -

Sejumlah orang tua siswa SMK Karya Serdang, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, resah. Pasalnya para pelajar diwajibkan mengikuti PKL (praktek kerja lapangan) dan diwajibkan membayar biaya praktik sebesar Rp 450.000 – per siswanya.

Para orang tua kepada wartawan mengaku keberatan dengan kutipan yang dilakukan S Sigalingging selaku PNS yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK TR Karya Serdang dan Hutapea selaku kabid pelatihan PKL/KLK dijalan Bakaran Batu.

Kepala Sekolah, S Galingging saat ditemui mengakui kutipan itu benar dan akan dilakukan jika orang tua dan komite sekolah tidak keberatan, ujarnya. Namun Kasek ini membantah kalau kutipan itu bukan Rp 450.000, tetapi sebesar Rp 250.000, dan itu bukan untuk kami, hal itu disarankan oleh Disnaker Deli Serdang, bapak Hutapea, dan kami hanya menyampaikan saja, katanya.

Sementara, Hutapea, saat dikonfirmasi mengatakan tidak pernah memaksa siswa untuk praktek disini, dan kami mengaku benar mengutip uang tersebut hanya untuk bayar guru Instruktur dan membeli bahan baku untuk dijadikan bahan praktek jurusan otomotif, kata Hutapea.

Artinya biaya dari pemerintah tidak pernah ada yang sifatnya untuk beli bahan baku praktek, tetap harus ditanggung siswa, dan sejak saya baru dua kali melakukan kutipan uang praktek, tahun 2011 dan 2012, untuk tahun lalu lanjut Hutapea pihaknya mematok biaya Rp 250.000 saja, katanya.

Selanjutnya untuk tahun ini masih dalam wacana, tapi malah kami dianggap sudah nelaksanakannya. Memang kami akui tahun ini kami naikkan menjadi 300.000,- tapi itupun masih wacana, rencananya kami akan adakan rapat dengan orang tua siswa di SMK TR Serdang, jika mereka tidak setuju, kami akan batalkan atau sekalian saja kami tidak datang untuk rapat, ucapnya kesal.

Menurut para orang tua siswa yang tidak menyebutkan namanya kepada wartawan mengatakan, anak kami diharuskan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ke Dinas Depnaker (KLK) bakaran batu Lubuk Pakam selama 2 minggu dan membayar biaya PKL sebesar Rp 450,000. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2007 s/d 2012, ucapnya.

Sementara di SMK BM dan SMK TIK Karya Serdang tidak ada unsur keharusan PKL ke Depnaker (KLK). Para siswa SMK BM dan TIK bebas memilih tempat PKL tanpa ada biaya PKL. Kami setiap tahun sekitar bulan Mei/Juni selalu diundang untuk rapat. Kami juga diminta untuk menyetujui konsep oknum PNS ini agar anak kami PKL ke KLK.

Ada diantara kami para wali murid yang tidak setuju, tapi walaupun ada yang tidak setuju tetap anak kami harus PKL di Depnaker (KLK), jelasnya. (Edward S)

  • gustino wakardi says:

    banyak unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak yayasan sekolah. mungkin rekan rekan wartawan tidak mengetahui atau tidak tertarik tentang hal ini. Unsur penipuan yang kami maksud misalnya “banyak pihak yayasan yang merangkap jabatan sebagai kepala sekolah”. ada juga pihak yayasan yang merangkap menjadi ketua komite. Hal ini dilakukan oleh oknum yayasan tersebut untuk mengeruk bantuan bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Coba rekan wartawan lihat saja kenyataan yang ada saat ini : Yayasan Trisakti atas nama Gandi Sibarani merangkap Kepala Sekolah SMU dan SMK Trisakti, sudah memiliki rumah mewah di Perumahan Merbau Indah dan sebuah mobil mewah. SMK/SMU Rokita Sari B.Purba, Sarialam Purba memiliki rumah mewah dan mobil mewah (Yayasan merangkap kepala sekolah). Tato (Yayasan merangkap kepala sekolah AKP) punya rumah mewah dan mobil mewah. Lisa (Yayasan Pemda merangkap kepala sekolah) punya rumah mewah dan mobil mewah. Dra.Tetei Sibarani (Yayasan merangkap kepala sekolah SMK BM/TIK Karya Serdang) punya rumah mewah dan mobil mewah. SMK Istiqlal Deli tua (Dra.Ratnawati,S.Pd) Yayasan merangkap Kepala sekolah. dan banyak lagi sekolah sekolah di Deli Serdang yayasannya merangkap jabatan kepala sekolah. Bukan hanya sampai disitu unsur penipuan ini, mereka juga mendaftarkan diri sebagai guru pengajar untuk mendapatkan dana sertifikasi guru. Sementara mereka tidak pernah mengajar dan menjadi guru. Bagaimana ini bisa terjadi dan lepas dari pengamatan rekan rekan wartawan ??? coba ini diselidiki, pasti ini ada konspirasi antara dinas dikpora dan pihak pihak yayasan sekolah. Kenapa dinas dikpora membiarkan ini terjadi dan tetap menganggap hal ini tidak unsur penipuan. Banyak anggaran pendidikan untuk sekolah akhirnya gak tepat sasaran. Pihak dinas dikpora tentunya saat memberikan bantuan ke sekolah swasta akan memotong % yang luar biasa. Sementara pihak yayasan yang merangkap tugas jabatan sebagai kepala sekolah dan guru siluman memanfaatkan bantuan pemerintah untuk memperkaya diri. Wassalam dari anak bangsa yang mendukung kebebasan pers.

Kirim Komentar Anda

Email anda tidak akan di tampilkan.